Gubernur Ganjar Ingatkan Soal Dosa Jika Merusak Persatuan Bangsa

Semarang - Menjelang rencana aksi demo 2 Desember, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan kepada warganya agar menjaga persatuan dan kesatuan. Ia berharap tetap damai untuk menghormati pejuang yang sudah berjuang menghasilkan kemerdekaan.

"Negeri ini lahir dari sekian nyawa yang melayang, dari banyak orang, air mata yang mengalir banjir, itulah para pendiri bangsa, ya rakyat, ya tentara, ya polisi, ya ulama, seluruh tokoh di balik lahirnya republik ini, dan itu tdak mudah kita pertahankan," kata Ganjar saat Apel Konsolidasi dalam rangka mengawal Kebhinekaan di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Senin (28/11/2016).

Ia menjelaskan kemerdekaan dan persatuan dijaga bersama sejak dulu hingga Indonesia berusia 71 tahun. Oleh sebab itu ia menegaskan jangan sampai warganya berdosa karena tidak menjaga persatuan Indonesia.

"Berdosa kita kepada pendiri bangsa jika kita mencabik, kita membunuh, kita menorehkan noktah hitam dari perjalanan anak bangsa," tegasnya.

Politisi berambut putih itu mendukung maklumat Kapolda Jawa Tengah yang terdiri dari lima poin yang salah satunya mengimbau warga Jawa Tengah tidak berangkat ke Jakarta untuk demo 2 Desember.

Diharapkan warga yang ingin menyampaikan aspirasi bisa tetap berada di wilayah masing-masing. Bahkan Ganjar bersama Kapolda Jateng, Irjen Pol Condro Kirono dan Pangdam IV/ Diponegoro Mayjen Jaswandi siap mewakili langsung untuk menyampaikan aspirasi ke Jakarta mewakili warga Jawa Tengah.

"Maklumat pak Kapolda bagus. Kita siap kok kalau diminta menyampaikan aspirasi ke pusat sehingga tidak perlu semua berbondong-bondong," ujarnya.

Jika ada warga Jawa Tengah yang nekat berangkat ke Jakarta untuk demo 2 Desember, lanjut Ganjar, maka diharapkan pulang dan adakan acara bersama di daerah masing-masing.

"Suruh pulang, besok kita ngobrol, nyanyi-nyanyi, shalawatan, tabligh akbar," pungkasnya.

Dalam maklumat tersebut selain himbauan agar tidak demo ke Jakarta, calon peserta unjuk rasa juga diharapkan tidak mengganggu ketertiban umum. Kemudian dilarang membawa senjata apapun karena bisa terancam pidana. Selain itu bagi fasilitator transportasi juga akan dikenai pidana jika aksi berujung adanya pelanggaran pidana.

"Tidak boleh melanggar hukum dan memecah persatuan dan kesatuan. Kalau ujungnya terjadi tindak pidana maka kita tarik ke belakang, siapa yang memfasilitasi, yang mendukung pidana, akan didalami sesuai aturan berlaku," kata Condro.
(alg/rvk)