Soal Pembatasan Kunker, Fahri: DPR Jalankan Fungsi Diplomasi

Jakarta - Saat menjabat sebagai Ketua DPR Ade Komarudin dikenal dengan kebijakannya membatasi jumlah kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan kunker anggota dewan menjalankan fungsi diplomasi.

"Sebenarnya tidak ada moratorium, kami tetap berpendapat bahwa dulu ada banyak terminologi yang kita hapus. Misalnya istilah studi banding itu jelek sekali terminologi itu. Selayaknya anggota dewan itu sesuai UU MD3 melaksanakan fungsi diplomasi dalam rangka mendukung kebijakan luar negeri pemerintah," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2016).

Fahri mengklaim kunker yang dilakukan oleh anggota dewan itu untuk menjalankan fungsi-fungsi diplomasi. Dengan begitu mengingatkan anggota dewan agar tidak main-main saat bertugas.

"Itu memberikan standing position kepada anggota DPR sebagai diplomat bangsa bahwa berkunjung itu enggak boleh main-main. Dia harus berkordinasi dengan kementerian luar negeri dia harus rapat menentukan kebijakan diplomasi bersama," katanya.

Baca juga: Pimpinan DPR: Pembatasan Kunker ke Luar Negeri Bikin Lebih Fokus (http://ift.tt/2gNmcdx)

Untuk menjalankan tugas dan fungsi anggota dewan itulah DPR membentuk tim implementasi. Adanya tim ini, kata Fahri, setiap kunker anggota akan terawasi.

"Itu sebabnya kita bentuk tim implementasi dari fungsi diplomasi ini yang dipimpin Fadli Zon. Ini tentu akan kita teruskan fungsi diplomasi. Tidak boleh ada kunjungan yang tidak ada alasannya," katanya.
(ams/erd)