Sylviana Dapat Kabar Anggaran Visum Korban Pemerkosaan Dihapus dari APBD DKI

Sylviana Murni (Foto: Ahmad Masaul Khoiri/detikcom)

Jakarta - Calon wakil gubernur Jakarta Sylviana Murni ingin Pemerintah Provinsi DKI tak mengendurkan perhatiannya pada penanganan masalah pelecehan seksual. Namun dia mendapat informasi, anggaran visum untuk korban pemerkosaan sudah dihapus dari APBD DKI.

"Visum saja dulu, saya ingat dianggarkan dalam APBD. Visum itu bagi mereka yang korban. Masa sekarang mundur (karena dihapus dari APBD)?" kata Sylviana kepada wartawan di sela kampanyenya, di Wisma Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016).

Ke depan, pasangan calon gubernur Agus Harimurti Yudhoyono ini akan mencoba berdialog dengan DPRD DKI Jakarta guna membahas hilangnya anggaran visum itu. Anggaran itu diperkirakannya ada pada mata anggaran mengenai perempuan dan anak.

"Saya tidak tahu, cuma ada laporan (bahwa anggaran itu kini dihapus). Saya juga tidak detil, cuma itu sudah dihapus. (Padahal) Dulu saya ingat betul ada anggaran visum gratis keteika mereka tidak mampu, itu ada dalam anggaran," kata Sylviana.

Dia ingin kerja-kerja kepedulian terhadap kaum perempuan lebih digalakkan lagi. Ini bisa dilakukan lewat peningkatan kerjasama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI, para anggota dewan, dan masyarakat. Sylviana juga mendorong agar UU Penghapusan Kekerasan Seksual terwujud.

"Kita juga harus mempersiapkan infrastruktur yang juga mendukung, semacam crisis center namun pengaduan dari korban tidak bakal terekspos," kata Sylviana.

Perlu ada pusat krisis sebagai tempat aduan adanya tindak kekerasan seksual, entah korbannya perempuan atau laki-laki. Pusat krisis kekerasan seksual ini bisa ada di rumah sakit, Puskesmas kecamatan, atau rumah warga.

"Kalau misalnya ada masyarakat yang ingin menyumbangkan lokasi rumahnya untuk menjadi tempat semacam pengaduan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan seksual, itu sangat kami harapkan. Dan yang paling penting ini harus teranggarkan dalam APBD," ujar mantan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI ini.
(dnu/dnu)