Akom akan Gugat MKD, Golkar: Kita Beri Dukungan Kalau Dasar Hukum Jelas

Jakarta - Politikus Golkar Ade Komarudin (Akom) merasa keberatan dengan sanksi dari Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) karena mempengaruhi nama baiknya. Golkar sendiri akan memberikan dukungan terhadap Akom selama dasar hukum jelas.

"Tentu langkah apa pun kita pelajari kebenarannya karena kita tidak boleh dukung kader dengan membabi-buta. Tapi kalau dasar hukum jelas, tentu kita berikan dukungan sepenuhnya," terang Sekjen Golkar Idrus Marham saat jumpa pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (26/12/2016).

DPP Golkar sendiri menyerahkan proses yang terjadi di MKD kepada DPR. Selanjutnya, Fraksi Golkar yang melakukan komunikasi kepada MKD.

"Seluruh proses-proses MKD terjadi di DPR, karena itu DPP Golkar menyerahkan pada proses yang ada di MKD dan tentunya nanti Fraksi Golkar yang akan mengkomunikasikan. Yang pasti apa yang terjadi di sana itu adalah proses yang terjadi di DPR dan itu kita serahkan ke DPR," jelas Idrus.

Awal Desember ini, eks Ketua DPR Akom ingin memulihkan nama baiknya. Dia keberatan dengan sanksi yang diberikan oleh MKD.

"Saya tidak butuh formal, yang saya ingin publik tahu, apa yang dilakukan (MKD) keliru. Semua hati nurani orang, apa yang dilakukan (saya) itu tidak salah. Ini soal nama baik," kada Akom kepada wartawan di Rumah Makan Pulau Dua, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (5/12).
(dkp/dhn)