Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Tertutup Soal Kursi Pimpinan DPR

Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat pleno untuk membahas tentang perubahan ke-2 atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Rapat dilangsungkan tertutup.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo pada pukul 15.30 WIB. Dia didampingi Wakil Ketua Baleg lainnya yakni Arief Wibowo dan Dossy Iskandar.

"Jumlah anggota yang hadir adalah 26 anggota, izin 1 dari 73 anggota dan jumlah fraksi sudah memenuhi. Apakah rapat bisa dimulai dengan kuorum fraksi?" ungkap Wakil Ketua Baleg, Firman Soebagyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2016).

Peserta rapat setuju rapat bisa dimulai. "Dengan demikian rapat dimulai dan dilangsungkan tertutup," tambah Firman.

Sebelum memulai rapat, Firman mengatakan bahwa salah satu bahasan dalam rapat ini soal penambahan jumlah kursi pimpinan DPR untuk PDI-P. "Ya nanti mungkin salah satunya soal penambahan kursi di pimpinan DPR. Lihat nanti saja," ungkapnya kepada wartawan.

Firman menambahkan perubahan atas UU MD3 bisa saja dimasukan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2017 jika pada rapat kali ini usulan memasukan ke Prolegnas 2016 tidak disetujui. Hal ini dikarenakan masa sidang penutupan di DPR tinggal dua hari lagi (15/12).

"Belum tahu juga apakah masuk ke Prolegnas 2016 karena penutupan masa sidang tinggal sebentar lagi. Kalau tidak bisa dimasukan ke 2016, ya untuk Prolegnas 2017," lanjut Firman.

Sebelumnya, Fraksi PDIP mengusulkan revisi UU MD3 untuk menempatkan anggotanya di kursi pimpinan DPR. Ketua Tim Lobi PDIP Junimart Girsang mengatakan pihaknya bukan mau merevisi melainkan menyempurnakan.

"Ini kan penyempurnaan bukan revisi. Dalam revisi sebelumnya (UU nomor) 17 ke (UU nomor) 42 itu, sebetulnya AKD (Alat Kelengkapan Dewan). AKD kan termasuk pimpinan," ujar Junimart di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/12).

(dkp/imk)