Cerita Ahok Gandeng PPATK untuk Jerat PNS 'Nakal' di Jakarta

Jakarta - Calon gubernur DKI nomor urut 2, Basuki T Purnama (Ahok) menceritakan bagaimana kelakuan 'nakal' PNS DKI sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. Menurut Ahok, dulu para PNS sangat mudah sekali mempermainkan uang rakyat dan juga memdapatkan komisi dari pihak lain.

Begitu Ahok menjadi Gubernur DKI, dia langsung menghapuskan segala bentuk dan potensi yang bisa dilakukan oleh para PNS di DKI. Dirinya juga bekerjasama dengan pihak lain untuk memgawasi keuangan dan transaksi para pejabat pemerintah.

"Makanya waktu saya di DKI semua uang saya buka dengan baik. Dari mana datang dan pajaknya. Pejabat lurah dan camat dulu enggak perlu lapor LHKPN. Sekarang semua saya paksa semua harus lapor. Kita kerjasama dengan KPK, BPK dan PPATK," kata Ahok kepada para pendukungnya di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2016).

"Kita juga buat tidak ada transaksi tunai," imbuhnya.

Dengan kerjasama dengan PPATK, Ahok bisa mengawasi oknum camat 'nakal' yang main-main dengan komisi hasil penjualan tanah. Bila camat tersebut ketahuan menerima aliran duit panas hasil korupsi, Ahok tidak segan-segan langsung memecat camat tersebut.

"Saya bisa tahu ada pejabat yang dapat komisi dari beli jual tanah. Bagaimana caranya, saya kerja sama dengan PPATK, jual beli tanah harus transfers. Tapi masih juga diakali pakai nama calo, lalu saya buat aturan siapa transfer ke siapa," ucap Ahok.

"Bagaimana nangkapnya, misal kita bayar tanah Rp 400 miliar terus saya kerjasama dengan PPATK suruh cek rekening yang nerima duit. Kalau dapat Rp 400 miliar, dilihat dia tarik tunai enggak dan transfer ke siapa saja. Kalau ada transfer tunai Rp 50 miliar pasti bagi-bagi ini. Kalau ada camat yang masuk keluar duitnya Rp 3 miliar ini calo namanya. Langsung kita pecat," ungkap Ahok.

Selain permainan komisi dan calo jual beli tanah, Ahok juga mengungkapkan adanya kecurangan dalam jual beli mobil bekas pejabat Pemprov DKI. Ahok mengatakan, biasanya pejabat sebelum menjual mobilnya, mereka memperbaiki kerusakan-kerusakan mobil tersebut, lalu menjualnya dengan harga yang sangat murah.

"Jual mobil juga begitu, bekas mobil pejabat dibeli murah banget. Padahal sebelum dijual, itu mobil sudah diservis habis pakai uang APBD. Ini juga saya coret, kalau mau jual mobil harus lelang," tutup Ahok

(bis/imk)