Gelar Aksi di CFD, Panitia Parade Bhinneka Tunggal Ika Izin ke Plt Gubernur

Jakarta - Sebagai panitia 'Aksi Kita Indonesia', Taufik Basari menegaskan Parade Bhinneka Tunggal Ika tidak berkaitan dengan politik. Bahkan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk pengurusan izin.

"Tidak ada dukung-mendukung, tidak ada pilkada, tidak ada penyampaian hal-hal berbau politik. Tapi ini lebih pada persoalan kebangsaan. Kalau dikatakan politik, ini politik kebangsaan, bukan politik praktis," ujar Taufik usai konferensi pers di kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat, Sabtu (3/12/2016) malam.

Taufik memahami Pergub terkait car free day (CFD) yang tidak memperbolehkan ada agenda politik. Oleh karena itu pihaknya telah menjelaskan dan meminta izin kepada Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

"Betul, dari awal memang konsep kita seperti ini dan sudah jelaskan Plt Gubernur karena kordinasi terus sampai ke detail-detailnya," beber Taufik.

Beberapa peserta yang merupakan perwakilan partai politik pendukung pemerintah datang dari daerah dalam acara ini. Menurut Taufik, mereka adalah simbol partai dan dimaksudkan untuk menjadi bagian pengamanan dan keamanan.

"Supaya kita bisa identifikasi kelompok ini datang dari mana misal Sumatera Barat, NasDem Sumatera Barat nanti ada ciri, kemudian dari ini (tempat lain) ada cirinya. Ini supaya kita bisa memudahkan pengaturan penempatan mereka. Mulai dari kedatangan sampai kepulangan," tuturnya.

"Dan ini memang sulit hindari karena yang datang dari daerah adalah kader. Mereka memakai simbol partai, ya itu paling kita minta maafnya di situ. Kita sulit menghindarinya tapi yang jelas rangkaian acaranya bukan kegiatan politik," tambah Taufik.

Ketua DPP NasDem ini pun menyatakan tak ada permintaan dari dan kepada pihak-pihak tertentu untuk penyelenggaraan Aksi 412 ini. Panitia tidak melakukan kordinasi kementerian apapun terkait acara aksi kita Indonesia yang digelar Minggu (4/12) pagi nanti di area CFD.

"Kita tidak melakukan permintaan agar ada pengerahan pihak-pihak lain. Yang jelas karena inisiator beberapa partai ini memang kita mengajak kader-kader kita untuk hadir dari daerah. Sebagian besar sudah tiba di Jakarta. Tapi anggota masyarakat lainnya banyak yang partisipasi juga," jelasnya.

Pihak penyelenggara hanya melakukan kordinasi dengan pihak terkait. Seperti polisi dan Pemprov DKI sebagai pemberitahuan mengenai penggunaan daerah atau wilayah.

"Kemudian gambaran acara dan sebagainya. Tidak ada kaitan kegiatan kita dengan yang mungkin dilakukan kementerian-kementerian tertentu," kata Taufik.

"Kalau mereka mau kegiatan mereka sendiri (lalu bergabung) dengan kegiatan kita, demikian juga dengan kelompok-kelompok lain ingin partisipasi barang kali saja ada beberapa pihak pihak swasta yang partisipasi silahkan saja," tandasnya.
(edo/elz)