Geledah Kantor Polisi Seizin Kapolri, Eks Pimpinan KPK: Kulo Nuwun Saja

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta penggeledahan dan penyitaan di seluruh institusi kepolisian yang dilakukan aparat penegak hukum lain, harus seizin dirinya. Koordinasi itu disebut telah dilakukan sejak 2012.

"Seingat saya hal ini sudah dilakukan sejak 2012 antar lembaga penegak hukum," kata Prof Indriyanto Seno Adji ketika berbincang dengan detikcom, Senin (19/12/2016).

"Dan yang terpenting esensi penggeledahan atau penyitaan tetap bisa dilaksanakan dengan komunikasi yang baik di antara lembaga penegak hukum," sambung Indriyanto menjelaskan.

Menurut mantan pelaksana tugas Wakil Ketua KPK itu, arahan dari Kapolri merupakan suatu hal yang wajar karena hanya menyangkut masalah administrasi SOP (Standard Operating Procedure) saja. Yang terpenting, menurut Indriyanto, adalah esensi dari tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan tidak hilang.

"Memang itu SOP administratif di antara kelembagaan penegak hukum untuk saling komunikasi kelembagaan terhadap pelaksanaan upaya paksa seperti penggeledahan atau penyitaan. Seperti kalau di KUHAP, penegak hukum yang akan melakukan penggeledahan ke suatu rumah yang terduga tindak pidana, memberitahukan kepada ketua RT setempat," ujar Indriyanto.

"Kulo nuwun saja kok dan seperti yang saya katakan bahwa esensinya tetap bisa dilaksanakan," imbuh Indriyanto.

Tentang instruksi Kapolri itu, Ketua KPK Agus Rahardjo telah menyampaikan bahwa KPK melakukan tugas mengikuti KUHAP dan juga aturan di Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Dia berharap semua institusi mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

"KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya mengikuti KUHAP dan aturan yang bersifat khusus atau lex specialis di UU KPK dan UU Tindak Pidana Korupsi. Kita berharap semua institusi mendukung upaya pemberantasan korupsi," ujar Agus saat dihubungi terpisah sebelumnya.
(dhn/fjp)