Golkar: Komitmen untuk Menambah Pimpinan DPR dan MPR itu Sudah Lama

Jakarta - Dalam waktu dekat, jumlah pimpinan DPR dan MPR akan bertambah dari 5 orang menjadi 6 orang untuk mengakomodasi keinginan PDIP. Partai Golkar mengatakan komitmen penambahan pimpinan DPR/MPR sudah lama.

"Komitmen untuk menambah pimpinan DPR dan MPR itu sudah lama, dan pada saat itu sudah ada semacam komitmen. Golkar memandang penambahan pimpinan MPR-DPR RI ini semakin cepat semakin baik karena bagian dari komitmen yang ada sebelumnya," imbuh Sekjen Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (26/12/2016).

Golkar menyerahkan kepada DPR apabila ada wacana revisi UU MD3 soal pengembalian pada periode sebelumnya. Namun, Idrus menyarankan hal itu dilakukan pada tahun 2019 setelah pemilihan umum.

"Sementara kalau ada wacana revisi UU MD3 pengembalian jadi periode sebelumnya, Golkar berpandangan itu terserah saja pada teman-teman di DPR RI. Kalau itu dilakukan saya kira itu bisa dilakukan 2019 tentang penentuan kepemimpinan DPR, MPR, dan seluruh AKD secara proporsional," lanjutnya.

Isu penambahan pimpinan DPR dan MPR, menurut Idrus terjadi pada tahun 2014 silam. Waktu itu dia bersama Hatta Radjasa dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan Pramono Anung bersama Olly Dondokambey dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ditugaskan untuk menyelesaikan dualisme di parlemen.

"Waktu itu memang sudah ada wacana bahwa kesepakatan kita untuk menambah pimpinan di AKD termasuk badan sudah sepakat ada satu penambahan dan semuanya diberikan pada KIH. Di samping itu juga ada wacana untuk menambah wakil pimpinan DPR-MPR," terang Idrus.

Tetapi saat itu revisi UU MD3 yang disetujui adalah penambahan jumlah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). "Pada prinsipnya, oleh Pramono disampaikan pada masalah ini. Kemudian kita katakan pada momentum yang tepat itu pun dapat kita lakukan, sehingga sementara waktu itu yang direvisi pada MD3 penambahan pimpinan di AKD," pungkasnya.
(dkp/dhn)