Masih Heran, Menaker: Kenapa Buruh Pilih 2 Desember untuk Mogok Nasional?

Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana melakukan mogok nasional pada Jumat, 2 Desember 2016. Rencana ini berbarengan dengan rencana aksi Bela Islam 3.

Menanggapi hal itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan sudah memberikan imbauan kepada para buruh untuk tidak melakukan aksi mogok tersebut.

"Itu kan saya sudah keluarkan imbauan (kepada buruh untuk tidak mogok nasional)," kata Hanif usai sebuah acara di Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/11/2016).

Meski begitu, Hanif mengatakan pada dasarnya demonstrasi adalah hak warga negara mengeluarkan aspirasi. Namun, dia juga meminta agar aksi tersebut tetap memperhatikan aturan yang ada.

"Demo itu merupakan hak pada dasarnya. Tetapi selain harus tertib aturan juga dilihat manfaatnya buat buruh," ujarnya.

Namun, Hanif juga merasa heran tentang rencana pelaksanaan aksi tersebut. Dia mempertanyakan, kenapa aksi tersebut dilakukan berbarengan dengan rencana aksi Bela Islam 3. Padahal menurutnya banyak tanggal lain yang dapat dipilih.

"Kalau mau demo, demo aja. Ngapain dibareng-barengin sih? Kan tanggalnya masih banyak, kenapa milih tanggal itu?" ujarnya heran.

Dalam sebuah keterangan tertulis, Presiden KSPI Said Iqbal memang merencanakan aksi mogok nasional. Pada rencana awal, aksi tersebut akan dijalankan pada Rabu (2/11). Namun, diundur menjadi Jumat (2/12).

"KSPI bersama buruh Indonesia resmi mengumumkan akan melakukan "Mogok Nasional" pada 2 Desember 2016. Dengan demikian, rencana mogok nasional buruh yang semula pada 2 November 2016, diundur menjadi 2 Desember 2016," kata Said Iqbal, Senin (21/11/2016).

Pada aksi tersebut, kata Said, ada 3 isu utama yang akan disuarakan buruh. Ketiga isu tersebut ialah menolak upah murah dengan dicabutnya PP 78/2015, meminta dinaikannya UMP/UMK 15 persen sampai 20 persen dan meminta dipenjarakannya Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T Purnama (Ahok) terkait kasus dugaan penistaan agama.

Namun, alasan yang diberikan oleh Said Iqbal tidak merujuk pada kasus tersebut. Dia malah mengatakan, isu Ahok masuk ke dalam tuntutan karena KSPI menolak penggusuran dan reklamasi. Selain itu juga mereka menduga Ahok terlibat pada kasus korupsi.

"Isu ini sudah dari 2 bulan lalu diteriakan oleh buruh. Termasuk menolak penggusuran dan reklamasi yang merusak lingkungan hidup serta sarat aroma korupsi sebagaimana juga buruh dari dulu meminta KPK memeriksa Ahok atas dugaan korupsi di RS Sumber Waras, Lahan Cengkareng, reklamasi Teluk Jakarta. Tetapi teriakan buruh ini tak pernah ada tanggapan," katanya.

(jbr/dnu)