Djarot: Saya Sudah Usulkan Kenaikan Dana Operasional RT/RW Sebelum Cuti

Jakarta - Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengajukan kenaikan Biaya Operasional (BOP) RT/RW ke DPRD. Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Djarot Saiful Hidayat mengatakan usulan tersebut sudah dilakukannya sebelum cuti kampanye.

"Kan saya sudah ngomong beberapa kali ketika kunjungan ke beberapa wilayah dan menangkap aspirasi dari warga dari RT/RW. Sudah saya sampaikan, sebelum kami cuti, yang mengajukan itu, yang menyampaikan itu untuk kenaikan opersional RT/RW," kata Djarot di Rusun Marunda, Jalan Akses Rusun, Jakarta Utara, Sabtu (17/12/2016).

Menurut Djarot, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga sudah mengetahui hal tersebut

"Diusahakan dalam waktu 2017, kita akan lanjutkan itu. Usulan itu sudah kami sampaikan sebelum kami cuti. Saya sudah sampaikan ya, kepada Sekda kepada Pak Gubernur untuk segera mengevaluasi kembali dana operasional RT/RW," tutur Djarot.

Usulan peningkatan dana operasional ini, menurut Djarot dilakukan untuk meningkatkan RT/RW dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Dalam mewujudkan hal itu, Djarot berpendapat RT/RW perlu memanfaatkan teknologi.

"(Peningkatan dana operasioal) terutama untuk lebih memndorong agar RT/RW lebih aktif selesaikan masalah di lapangan. Jadi kalau mengelola Jakarta paling tidak juga harus memanfaatkan teknologi lewat aplikasi. Ini kan yang membuat Jakarta lebih bersih ya. Saya tadi ngecek, kita tetap juga cek jalan-jalan dan kelihatan sudah bersih. Saya cukup bangga," ujar Djarot.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T Purnama (Ahok) sempat mempertanyakan kewenangan Sumarsono selaku pelaksana tugas (Plt) gubernur. Ahok menyinggung soal uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pasal 70 (3) UU No 10 tahun 2016 tentang ketentuan cuti bagi petahana.

Ia mempertanyakan kewenangan Plt Gubernur dalam memutuskan anggaran. Dalam sidang yang sudah digelar beberapa kali itu, Ahok berpendapat belum pernah Plt Gubernur menentukan kabijakan. Sebab Plt Gubernur hanya menjalankan program visi-misi dari gubernur yang nonaktif.

"Belum pernah dalam sejarahnya pasca reformasi Plt Gubernur menentukan kebijakan. Karena semua kebijkan visi-misi gubernur terpilih. Itu wakil gubernur aja enggak boleh loh," kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/12).
(jbr/hri)