Bicara Alutsista, Panglima TNI: Semua Wilayah RI Harus Bisa Diamati

Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan penggunaan anggaran untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak serta-merta dilakukan. Gatot menegaskan pembelian itu harus sesuai dengan peruntukannya.

"Kalau kita memerlukan alutsista, kalau di dalam negeri ada, kita tidak boleh di luar. Kalau tidak ada, kita beli dari negara-negara sahabat. (Syaratnya) harus nomor satu dan untuk 2-3 tahun," ucap Gatot dalam wawancara yang disiarkan CNN Indonesia TV, Rabu (4/10/2017).

Gatot kemudian berbicara tentang mimpi Indonesia sebagai poros maritim. Untuk mewujudkan hal itu, Gatot mengatakan, yang pertama dilakukan adalah pengamatan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus maksimal.

"Yang pertama harus dievaluasi, apakah ruang darat, udara, dan laut sudah bisa kita amati semua. Tanpa itu, kita tidak tahu harus beli apa. Harus bisa kita kuasai dalam pengamatan. Setelah itu baru kita bersamaan memikirkan bagaimana mengamankan dalam waktu cepat," kata Gatot.

Dia mencontohkan, untuk wilayah udara, begitu ada pesawat asing masuk, TNI harus tahu lebih dulu dan memberikan peringatan. Gatot juga mencontohkan wilayah laut yang harus benar-benar dijaga.

"Begitu pemunculan di ujung mana pun, kita bisa langsung warning, 'Eh, kamu salah masuk, nih.' Lalu dilakukan pendampingan, diingatkan, 'Kamu nggak turun, terpaksa kita tembak,'" kata Gatot.

"Begitupun kapal, dalam waktu sesingkat-singkatnya. Memerlukan kapal, pangkalan, bandara, dan sebagainya. Inilah yang sedang kita tata sehingga kebijakan yang saya paparkan ke Presiden, kita berdayakan pulau-pulau terluar. Ini semua yang harus kita manage pelan-pelan sesuai kondisi ekonomi sehingga semua wilayah bisa kita pantau," ucap Gatot.
(dhn/fdn)