Diperiksa KPK, Yorrys Ditanya Skenario Kasus e-KTP

Jakarta - Penyidik KPK memeriksa politikus Golkar Yorrys Raweyai terkait kasus perintangan proses hukum dugaan korupsi e-KTP. Yorrys mengaku ditanya soal skenario kasus e-KTP yang dirancang oleh Markus Nari, salah satunya soal pencabutan BAP Miryam S Haryani.

"Kemudian apakah dengan kasus e-KTP, ini kan ada beberapa kali pertemuan yang di ini (diatur) oleh Markus dalam rangka membuat skenario. Apakah saya tahu apa tidak. Saya nggak tahu," ungkap Yorrys di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2017).

Selain tentang Markus Nari, dia juga sempat dikonfirmasi juga soal peran Ketua Bidang Hukum Partai Golkar Rudi Alfonso dan Miryam S Haryani. Di dalamnya juga meliputi skenario pencabutan BAP oleh Miryam S Haryani.

"Karena Rudi Alfonso itu adalah Ketua Bidang Hukum di bawah Korbid Polhukam. Makanya mereka (penyidik) cuma tanya saya bagaimana mekanisme organisasi. Apa yang saya pahami tentang masalah-masalah ada di dalam bidang hukum di partai. Jadi lebih pada masalah itu saja," papar Yorrys.

Beberapa hal lain yang juga ditanyakan penyidik meliputi komunikasi antara Rudi Alfonso, Markus Nari, serta Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Namun, dia mengaku tidak tahu-menahu soal komunikasi tersebut, walau dia sendiri pernah memegang jabatan penting sebagai Ketua DPP Golkar.

"Terus tadi ditanyai juga mengenai grup advokat DPP Golkar-lah, kurang lebih gitu. Saya bilang saya nggak pernah pahami itu," ujarnya.

Soal koordinasi kasus e-KTP juga Yorrys mengaku tidak terlibat pembicaraan di partainya. Sebab sejak bulan April tahun ini dia sudah bertentangan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun ini.

"Nggak (tahu) karena sejak April itu saya sudah agak bertentangan dengan proses e-KTP karena saya mendorong untuk segera dituntaskan," pungkasnya.

(nif/dhn)