Nelayan Geruduk Pemprov Banten Tolak Penambangan Pasir Laut

Serang - Massa yang mengatasnamakan nelayan di pesisir Banten melakukan aksi di depan Pendopo Gubernur di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syekh Nawawi Al Bantani. Mereka menolak penambangan pasir laut usai moratorium reklamasi oleh pemerintah pusat.

"Tuntutannya menolak penambangan pasir, karena nelayan perekonomiannya di laut. Dari tahun 2004 sampai 2017 sekarang kerusakannya seperti apa," kata Payumi, perwakilan nelayan, kepada wartawan, Kota Serang, Rabu (18/10/2017).

Menurutnya Payumi, perwakilan nelayan yang datang hari ini berasal dari pesisir mulai dari Lontar, Tanara di Serang sampai nelayan pesisir Dadap di Tangerang. Mayoritas nelayan meminta agar pemerintah tidak memberikan izin untuk adanya penambangan pasir yang dilakukan di pesisir utara Banten.

"Saya meminta janji gubernur Banten pada waktu kampanye di Lontar, mereka tidak akan menambang. Kenapa sekarang ada wacana yang disampaikan kepala Bappeda itu," katanya.

Selain itu, Payumi juga mengatakan jika berdasarkan aturan yang ada sekarang, izin penambangan sudah tidak lagi ada di tangan pemerintah kabupaten. Tapi, kebijakan ada di tangan pemerintah provinsi. Oleh sebab itu, kelompok nelayan meminta janji gubernur untuk tidak memberikan izin penambangan pasir laut.

Di samping itu, semenjak dilakukannya penambangan pasir khususnya di perairan utara Banten, penghasilan nelayan menurut Payumi semakin berkurang. Selain zona penangkapannya tersingkir, tangkapan nelayan juga semakin sedikit. Hal ini menurutnya disebabkan penambangan pasir laut yang mengakibatkan kerusakan biota laut.

"Dulu rajungan satu kilo ada 4 ekor, sekarang bisa 35 ekor satu kilonya, berarti ada kerusakan," katanya.

Khusus di Kecamatan Tanara, Payumi mengatakan bahawa sudah ada nelayan yang melihat adanya kapal penambangan pasir yang sudah bolak-balik di perairan sana. Kapal itu menurutnya sudah ada sejak awal bulan Oktober tahun ini.
(bri/try)