Polisi Kritisi Penataan Tanah Abang, Dishub DKI: Kita Evaluasi

Jakarta - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya meminta penataan Tanah Abang dievaluasi karena menyebabkan kemacetan. Dishub DKI mengatakan akan terus mengevaluasi lalu lintas yang terdampak akibat penataan di kawasan tersebut.

"Ya (macet) kan biasa. Artinya begini, satu kebijakan kan kita amati dan kita evaluasi hari-harinya kan. Artinya kan ini juga bicara penataan kawasan Tanah Abang bicaranya adalah rekayasa lalu lintas. Apa yang menjadi tujuan kan kita membangun penataan kawasan Tanah Abang," kata Wakil Kepada Dishub DKI Sigit Widjatmoko di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).

Sigit mendorong warga merubah perilaku masyarakat untuk menggunakan transportasi publik di Tanah Abang. Dia menuturkan banyaknya warga yang beraktivitas di Tanah Abang harus dikelola dengan baik.

"Bagaimana pendekatan transportasi ini bisa mengubah perilaku masyarakat. Khususnya menggunakan angkutan umum, nah ini macam-macam," sebutnya.

Sigit menuturkan tengah mengkaji rekayasa lalu lintas di Tanah Abang. Dishub DKI, menurut Sigit, akan mengkaji zona-zona khusus untuk angkutan umum guna menghindari kemacetan.

"Nanti konsep ini kan bagaimana kita siapkan conecting-conecting zone lah. Connecting area yang kita siapkan untuk angkutan lanjutannya. Karena kalau sekarang ini kan menumpuk di satu titik di pintu keluar stasiun," paparnya.

Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk mengkaji ulang penataan jalan Tanah Abang untuk pedagang kaki lima (PKL). Selain aspek lalu lintas, Anies juga diminta untuk mengkaji aspek sosial yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

"Saat ini kita dukung kebijakan gubernur, namun saran kami untuk ditinjau kembali kebijakan tersebut," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra kepada detikcom.

Sepekan setelah kebijakan itu diterapkan, arus lalu lintas di kawasan Tanah Abang mengalami kemacetan. "Ya demikian (malah menimbulkan kemacetan). Kita tetap berusaha melaksanakan kebijakan pemerintah namun perlu dicek ulang, evaluasi," tutur Halim.
(fdu/rvk)