Ajaran Islam di Al-Azhar Tidak Bertentangan dengan 4 Pilar Kebangsaan RI

Kairo - Ajaran Islam yang dipelajari masyarakat Indonesia di Mesir, khususnya mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, sejalan dengan 4 Pilar Kebangsaan Indonesia.

"Sehingga pemahaman tentang 4 pilar kebangsaan Indonesia sudah tidak diragukan lagi," ujar Wakil Ketua MPR RI Mahyuddin dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (28/11/2016).

Ajaran Islam di Al-Azhar Tidak Bertentangan dengan 4 Pilar Kebangsaan RI

Foto: Dok. KBRI Kairo

Menurut Mahyuddin, ulama-ulama Indonesia terdahulu yang belajar di Universitas Al-Azhar pada umumnya menyampaikan ajaran Islam yang moderat dan rahmatan lil'alamin di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

"Hal itu berbeda dengan mereka yang mengenyam studi Islam di beberapa negara selain Mesir," imbuh Mahyuddin.

Sebelumnya Mahyuddin menyampaikan pandangannya itu dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan RI di hadapan masyarakat dan mahasiswa Indonesia di Mesir, yang dipandu langsung oleh Dubes Helmy Fauzy, bertempat di KBRI Kairo, Sabtu (26/11/2016).

Dalam sesi dialog, disampaikan penjelasan tambahan sebagai jawaban atas pertanyaan dan masukan dari peserta antara lain tentang pentingnya GBHN, keteladanan pejabat negara, dan pemerataan kesejahteraan warga negara.

Tentang pentingnya GBHN, Mahyuddin mengatakan bahwa MPR sedang menyusun haluan negara semacam GBHN yang akan dibahas bersama fraksi-fraksi dan partai politik.

Untuk mengesahkan haluan negara seperti GBHN ada mekanisme yang harus dijalankan dan sudah diatur dalam MPR. Salah satu tujuannya agar semua level pimpinan mulai dari pusat sampai daerah memiliki pedoman sama dalam menjalankan pembangunan.

Ada pun mengenai keteladanan pejabat, sistem pemilu suara terbanyak saat ini berpengaruh di dalam perekrutan calon legislatif.

"Kompetisi bebas seperti ini sangat membutuhkan biaya kampanye yang mahal, sehingga membuat pejabat baik eksekutif maupun legislatif berpikiran sangat pragmatis," terang Mahyuddin.

Sementara itu soal pemerataan kesejahteraan warga negara, diakui bahwa sebagai amanat Pancasila sila kelima belum semua terwujud.

"Untuk merealisasikan hal ini perlu kerja keras dari semua pihak," pungkas Mahyuddin.
(es/dhn)