Inisiator Berharap Bisa Berkoordinasi dengan Plt Gubernur DKI Evaluasi CFD

Jakarta - Kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran HI pada Minggu (4/12) kemarin menyisakan polemik karena muncul atribut partai politik. Inisiator CFD berharap bisa melakukan evaluasi terhadap kegiatan CFD ke depannya.

"Hal ini harus dievaluasi secara menyeluruh agar kegiatan seperti ini tidak terjadi di kemudian hari," ujar Inisiator CFD, Alfred Sitorus di Gedung Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).

Saat ditanya teknis evaluasinya, Alfred mengatakan akan berkoordinasi dengan Plt Gubernur Sumarsono selaku penanggungjawab kegiatan CFD sebagaimana diatur oleh Peraturan Gubernur.

"Kalau bentuk evaluasinya, kita menunggu dari Pak Plt Gubernur seperti apa, karena beliau di Peraturan Gubernur itu sebagai penanggungjawab," tandasnya.

Ia juga mencontohkan, ada beberapa evaluasi yang bisa dilakukan oleh Plt Gubernur dalam melaksanakan kegiatan CFD ke depannya.

"Bisa begini contohnya, hingga Februari kegiatan CFD ditiadakan dulu untuk melihat eskalasi politik dan lain-lain, itu sah-sah saja. Atau CFD tetap jalan, tapi kegiatan-kegiatan partisipan, kegiatan-kegiatan panggung dan lain-lain ditiadakan dulu. Hal itu bisa dilakukan karena Plt Gubernur punya wewenang untuk itu," jelasnya.

Kegiatan CFD di kawasan Thamrin-Sudirman, Jakarta pada Minggu (4/12) kemarin diwarnai dengan munculnya berbagai atribut partai politik. Hal ini melanggar Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016.

Selain itu, kegiatan bertajuk Parade Bhinneka Tunggal Ika itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian pencemaran udara. Indikatornya adalah penempatan panggung di Bundaran HI yang harusnya steril, penggunaan genset, penggunaan sound system melebihi standar saat CFD, pemblokiran busway, serta tidak adanya pengelolaan sampah dan pembiaran terhadap kerusakan taman.

(jor/jor)