Korupsi Dinasti Politik: Sita Seluruh Hartanya, Kenakan Pencucian Uang

Jakarta - KPK menangkap Bupati Klaten, Sri Hartini usai menerima sejumlah uang. Selidik punya selidik, Hartini merupakan bagian dari dinasti politik Klaten.

"Korupsi yang melibat kepala daerah yang 'masuk istilah dinasti politik' sudah cukup untuk memberikan pelajaran dan gambaran bahwa fenomena calon kepala daerah yang ada ikatan keluarga dan terpilih, terbukti sangat rentan terjadi korupsi," kata ahli pidana pencucian uang Yenti Garnasih saat dihubungi detikcom, Minggu (1/12/2016).

Dinasti politik di Klaten selama 16 tahun terakhir yaitu:

Bupati-Wakil Bupati 2000-2005
Haryanto Wibowo-Sunarna

Keterangan:
Istri Haryanto adalah Sri Hartini
istri Sunarna adalah Sri Mulyani

Bupati-Wakil Bupati 2005-2015
Sunarna-Sri Hartini

Bupati-Wabup 2016-2021
Sri Hartini-Sri Mulyani

"Secara logis dan psikologis sangat mudah diterima akal sehat, betapa tidak, selalu ada kemungkinan kepala daerah yang baru akan melindungi segala kebijakan yang koruptif di masa sebelumnya yang nota bene kerabatnya. Entah suamu/ istri/ anak, dan parahnya lagi segala kebusukan (curruption) masa yang lalu diteruskan, bahkan ditumbuhkembangkan," ucap Yenti.

Menurut Yenti, sepertinya semangat pemberantasan korupsi bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat dinamika politik yaitu pilkada. Hal ini ironis sekali, sebab hal yang dipandang sebagai berpotensi ( tends to corrupt) justru diabaikan dengan membawa panji-panji hak-hak siapa pun untuk mencalonkan, tanpa mau memikirkan kualitas, kompetensi dan kepantasan serta conflict of interst.

"Kita harus mengelus dada melihat begitu tidak adanya rambu-rambu tersebut. Semua hanya karena adanya hak asasi yang didukung bahwa secara hukum tidak menyalahi, bukan dipandang secara sosial, kepantasan dan kerentanan untuk koruptif begitu kasat mata," ucap Yenti.

Menurut Yenti, fenomena dinasti politik harus dicegah secara struktural. Tidak bisa diserahkan kepada pemilih untuk bebas memilih para dinasti politik tersebut.

"Pandangan dari sudut politik dan hukum terkait pilkada lah yang memberikan peluang itu, dan tidakkah ini menjadu pelajaran? Atau kita hanya berharap pada kecerdasan masyarakat untuk hati-hati memilih calonnya yang masih kerabat kepala daerah yang lalu?" kata Yenti retorik.

Sebelumnya, KPK juga membongkar dinasti politik Kota Cimahi. Kota di Bandung itu selama 15 tahun terakhir dipimpin sepasang suami istri, yaitu Itoc-Atty. Mereka berkuasa selama:

-M Itoc Tochija (Wali Kota Cimahi 2002-2012)
-Atty Suharti Tochija (Wali Kota Cimahi 2012-2017 dan calon Wali Kota 2017-2022).

"Terlepas itu semua kita berharap ada pemberatan pada mereka yang terlibat korupsi, terutama kepada yang termasuk dinasti penerus, jangan ada peringanan, harus ada penjeraan, sita semua hasil korupsinya dangan penerapan tindak pidana pencucian uang dan berikan pidana tambahan untuk mencabut hak politiknya karena mereka telah mengkianati kepercayaan masyarakat atas proses politik yang telah terjadi," pungkas Yenti.
(asp/erd)