PDIP: Dua Tahun Jokowi-JK Belum Fokus Pada Penegakan Hukum

Jakarta - PDI Perjuangan mengevaluasi penegakan hukum dalam pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selama dua tahun pemerintahan, Jokowi-JK dinilai belum fokus pada penegakan hukum.

"Selama dua tahun pemerintahan Jokowi JK ini sudah banyak dikerjakan, banyak prestasi yang ditorehkan, tapi tentu saja juga masih ada yang dianggap kurang optimal, salah satunya pada sektor penegakan hukum. Ada kritik, antara lain pemerintahan Jokowi-JK selama dua tahun pemerintahan ini belum fokus pada bidang hukum," kata Ketua DPP Bidang Hukum HAM dan Perndang-undangan PDIP, Trimedya Panjaitan, dalam peluncuran buku di Bumbu Desa, Jl Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016).

Buku yang diluncurkan berjudul 'Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Menegakkan Keadilan dan Kebhinekaan'. PDIP mengaku, memang Jokowi-JK belum fokus ke penegakkan hukum. Itu karena ada bidang lain yang menjadi fokus selama dua tahun pemerintahan ini. Namun bukan berarti Jokowi-JK tak memperhatikan penegakkan hukum.

"Menurut kami memang benar Presiden lebih fokus pada bidang ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur, tapi dengan tetap memberikan perhatian pada bidang hukum," kata Trimedya.

Buku ini menyoroti penegakan hukum era Jokowi-JK dalam bidang ekonomi, korupsi, pensitaan agama, terorisme, dan pilkada serentak. Khusus soal penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) massa lalu, PDIP merasa pemerintahan ini belum melaksanakan secara optimal.

"Dengan berbagai alasan, penyelesaian kasus HAM di masa lalu seperti mengambang, tak jelas ujungnya akan mengarah ke mana," kata Trimedya.

Namun bukan hanya di pemeritahan Jokowi-JK saja, namun kasus HAM masa lalu adalah warisan dari pemerintahan sebelumnya. PDIP mendorong Jokowi-JK menjadi solusi masalah menahun ini. Jokowi sudah melakukan rapat terbatas di Istana Negara pada 5 Januari 2016. Jokowi menegaskan masalah ini akan dituntaskan lewat Komite Rekonsiliasi.

Baru ada kasus Tanjung Priok 1984, kasus Timor Timur, dan kasus Abepura Papua yang disidangkan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc. Masih ada deretan kasus yang belum ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung, antara lain kasus Trisakti, Tragedi Mei 1998 Semanggi 1 dan penghilangan aktivis 1998-1999, peristiwa 1965-1966, dan kasus penembak misterius 1982-1985.

"Ketujuh kasus HAM tersebut adalah warisan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yang selama 10 tahun memerintah, belum berhasil menyelesaikannya," kata Trimedya.

Ada pula kasus penyerbuan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996. Memang kasus ini sudah mampu menghukum bersalah seorang buruh bernama Jonathan Marpaung, namun dua perwira militer yakni Kolonel Budi Purnama (Mantan Komandan Detasemen Intel Kodam Jaya) dan Letnan Satu (Inf) Suharto (Mantan komandan kompi C Detasemen Intel Kodam Jaya) divonis bebas. PDIP ingin ini dituntaskan.

Secara umum, PDIP mendorong Jokowi-JK untuk berani menuntaskan semua kasus pelanggaran HAM berat. Namun ini harus melalui proses hukum maupun non hukum yang tak menyulut kebencian, dendam, atau saling menyalahkan.

"Pemerintahan Jokowi JK harus didorong untuk mau dan berani menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini. Ini bukan pekerjaan mudah, terbukti rezim SBY selama 10 tahun tidak berhasil melakukannya," kata Trimedya.

Soal korupsi disoroti PDIP. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus dimaksimalkan. Soalnya, rasio penenganan korupsi masih terbilang kecil sejauh ini.

"Dalam setahun umumnya rata-rata penanganan korupsi sampai dengan pengadilan yang dilakukan oleh KPK berjumlah 60 70 kasus ini merupakan jumlah yang kecil jka dibandingkan dengan rata-rata pengaduan 7.000 setiap tahunnya. Ini menunjukkan gap antara keinginan masyarakat dan realisasi penegakan hukumnya," kata Trimedya.

Pilkada serentak juga menjadi perhatian PDIP. Pilkada merupakan jalan lahir bagi pemimpin-pemimpin daerah yang pro-penegakan hukum. Lembaga penegak hukum akan kuat bila kepala daerah yang terpilih juga memiliki integritas, transparan, akuntabel, dan berkomitmen memberantas mafia korupsi.

(dnu/erd)