Program Rp 1 M Dipersoalkan, Timses Agus: Visi Misi Sesuai Aspirasi Warga

Jubir Agus-Sylvi, Rico Rustombi (berkacamata). Foto: Andhika Prasetia/detikcom

Jakarta - Program Rp 1 miliar tiap RW yang disampaikan pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni dipersoalkan Bawaslu DKI karena tak tertulis di visi misi. Timses pun menyebut visi misi masih bisa berkembang sesuai aspirasi masyarakat.

"Di visi misi yang kita submit ke KPUD itu di halaman 29 sudah kita jelaskan, ada disclaimer," ungkap Jubir Timses Agus-Sylvi, Rico Rustombi usai acara Blak-blakan Cagub-cawagub DKI di Markas detikcom, Jakarta, Senin (5/12/2016).

Disclaimer yang dimaksud berupa penjelasan bahwa visi dan misi Agus-Sylvi terkait program-program masih mungkin berkembang. Sebab rencana program bisa saja bertambah karena adanya aspirasi dari warga selama masa kampanye.

"Visi misi adalah living document di mana di kemudian hari sangat mungkin disebutkan sesuai dengan aspirasi yang kita jumpai di masyarakat saat kampanye," tutur Rico.

Untuk itu Timses Agus-Sylvi merasa keberatan jika Bawaslu DKI menilai ada pelanggaran terhadap program Rp 1 M untuk setiap RW tersebut. Rico pun meminta agar Bawaslu kembali mendalami pemahaman visi dan misi yang disampaikan oleh pasangan nomor urut satu itu.

"Jadi (kalau dianggap) pelanggaran administrasi pun kita keberatan karena disebut tidak disampaikan dalam visi misi. Baca baik-baik visi misi yang sudah kami sampaikan," ucapnya.

"Termasuk disclaimer yang dituliskan dalam buku visi misi yang kita daftarkan ke KPUD. Baca visi misi secara komplit bahwa itu ada catatan disclaimer," imbuhnya.

Sebelumnya Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti menyatakan program Rp 1 miliar setiap RW milik Agus-Sylvi dianggap sebagai pelanggaran administratif. Bawaslu pun menyatakan sudah memanggil tim dari pasangan yang diusung empat partai ini.

"Itu tidak ada di visi dan misi. Karena tidak ada, jadi kita catat dugaan pelanggaran administrasi. Pertama kita duga itu adalah politik uang. Saat kita lakukan kajian bersama polisi dan kejaksaan, tidak ditemukan dugaan pidana pemilu," terang Mimah, Kamis (1/12).
(elz/imk)