Dialog di Jakpus, Plt Gubernur Diminta Tambah Biaya Operasional RT RW

Jakarta - Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono melakukan dialog dengan ketua RT dan RW se-Jakarta Pusat. Mayoritas mereka meminta kepada Sumarsono untuk menambah Biaya Operasional (BOP) RT/RW.

Selain ketua dan pengurus pengurus RT/RW, dialog juga dihadiri oleh Lembaga Masyarakat Kota (LMK) dan Dewan Kota Wilayah Jakarta Pusat di Gedung Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2016). Saat berdialog, Sumarsono ditemani Wali Kota Jakarta Pusat, Mangara Pardede.

Sumarsono mengatakan, kedatangannya untuk mendengar aspirasi RT/RW setempat. Pria yang akrab dipanggil Soni ini juga mengimbau petugas RT/RW ikut mensukseskan pilkada serentak 2017.

"Kita mengimbau mereka untuk mensukseskan pilkada serentak membangun Jakarta bersama dengan moto branding jakarta 'Kita Semua Bersaudara' supaya kita semua ini walaupun penuh persaingan tetap aman, nyaman dan damai," jelas Soni.

Dalam dialog, mayoritas para ketua RT dan RW meminta kepada Sumarsono soal penambahan BOP untuk kegiatan RT/RW. Selain itu, mereka juga meminta agar Pemprov DKI dapat menyediakan keamanan bagi lingkungan RT/RW.

"Yang terpenting adalah umumnya mereka ingin meningkatkan BOP RT/RW yang lain ketersediaan juga keamanan dan sebagainya," kata Sumarsono.

Sebelumnya, Sumarsono menyoroti masalah kecilnya biaya operasional RT/RW yang sering dikeluhkan oleh para ketua RT/RW. Meskipun ia menganggap selama ini kecilnya anggaran tersebut karena dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Mereka umumnya ada dua masalah. Pertama merasa kecil karena di pikiran mereka ini gaji. Kalau gaji ya kecil karena UMP Rp 3,3 juta. Ini kan Rp 1,2 juta maka sekarang saya luruskan itu bukan gaji tapi biaya operasional. Mereka tokoh masyarakat bukan pegawai, persepsi ini ditegaskan," kata Sumarsono.

Sumarsono berjanji akan mengajukan kenaikan biaya operasional RT/RW ke DPRD untuk dapat dilakukan pembahasan. "Saya hanya tampung dari mereka dan saya akan sampaikan di DPRD. Kalau bisa naik Alhamdulillah, kan ini sudah mulai dibahas. Kalau jadi naik ya di anggaran perubahan," imbuhnya.
(azf/nkn)